Kepala Suku Sinak Tegas Tolak Keterlibatan Warga dalam Aktivitas KKB Demi Keamanan Papua

Kepala Suku Besar Distrik Sinak, Daebenus Murib, telah mengeluarkan larangan tegas kepada masyarakat di wilayahnya untuk tidak terlibat dalam aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Keputusan ini diambil untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan memastikan stabilitas keamanan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Larangan ini datang setelah insiden tragis di Distrik Kembru yang merenggut nyawa seorang warga sipil dan menimbulkan ketegangan di wilayah tersebut.

Daebenus Murib menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan tidak terpengaruh oleh ajakan dari kelompok bersenjata. Ia menyatakan bahwa keterlibatan dalam aktivitas KKB tidak hanya merugikan individu tetapi juga seluruh komunitas. "Peristiwa di Kembru seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Mari kita jaga keamanan dan kedamaian di daerah kita," ujarnya. Kepala suku ini juga menyoroti pentingnya memutus hubungan dengan kelompok-kelompok yang dipimpin oleh Kalenak Murib dan Lekagak Telenggen.

Selain itu, Daebenus melarang masyarakat memberikan dukungan logistik atau tempat tinggal kepada KKB. Ini adalah langkah preventif untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih luas. Dalam konteks yang lebih besar, Papua telah lama menjadi pusat perhatian nasional dan internasional karena dinamika keamanan yang kompleks. Konflik bersenjata yang melibatkan kelompok separatis dan aparat keamanan seringkali menempatkan warga sipil dalam posisi rentan.

Keputusan ini juga mencerminkan upaya lokal untuk mengambil alih narasi keamanan di Papua, yang kerap didominasi oleh perspektif eksternal. Dengan menegaskan larangan tersebut, kepala suku berusaha mengedepankan pendekatan damai yang menghormati hak asasi manusia dan berusaha untuk mengurangi korban jiwa, terutama di kalangan kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan.

Dalam jangka panjang, kebijakan seperti ini diharapkan dapat mendorong dialog terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam menangani isu keamanan dan pembangunan di Papua. Dengan demikian, harapannya adalah tercipta lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial di provinsi yang kaya sumber daya alam ini namun seringkali terabaikan dalam diskusi pembangunan nasional.