Dinkes Mimika dan Pemprov Papua Tengah Sinkronisasi Data Nakes Guna Pemerataan Layanan hingga Wilayah Terpencil

TIMIKA — Langkah sistematis tengah dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Upaya ini difokuskan pada penguatan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan (nakes) agar distribusinya dapat menyasar daerah pesisir, pegunungan, dan pedalaman secara lebih merata dan tepat sasaran.

Salah satu langkah operasional yang dijalankan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan melalui program kedokteran yang diinisiasi oleh Pemprov Papua Tengah. Pada tahun ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pembiayaan pendidikan untuk 35 tenaga medis, yang mencakup 20 dokter umum dan dokter gigi, 10 dokter spesialis, serta lima dokter subspesialis. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Papua Tengah, Kristianus Tebai, menjelaskan bahwa pemenuhan ini didasarkan pada penghitungan kebutuhan riil di setiap Puskesmas dan rumah sakit agar penempatan nakes ke depan mampu menjawab persoalan mendasar di lapangan.

Kompleksitas tantangan geografis di Mimika diakui menjadi faktor utama pentingnya akurasi ketersediaan nakes. Asisten III Setda Mimika, Herry Onawame, menekankan bahwa perencanaan yang terukur dan berbasis data yang kuat menjadi instrumen penting agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil. Melalui pemetaan tersebut, pemerintah daerah berupaya meminimalkan ketimpangan akses layanan medis antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil yang menjadi tempat tinggal mayoritas masyarakat asli Papua.

Untuk mendukung objektivitas kebijakan ini, Dinas Kesehatan Mimika kini mengintegrasikan sistem dengan memanfaatkan aplikasi Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan (Renbut Nakes) yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Sumber Daya Tenaga Kesehatan Dinkes Mimika, Septina Felle, menyebutkan bahwa teknologi ini memungkinkan penghitungan kebutuhan nakes dilakukan dengan metode ilmiah yang baku. Sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan menjadi dasar kuat bagi penyusunan kebijakan pengadaan dan penempatan SDM kesehatan yang lebih efektif serta berkelanjutan di Papua.