Wujud Nyata Kepedulian Pemerintah, Dana Otsus 2026 Dialokasikan untuk Pelatihan Kerja Gratis OAP di Mimika

TIMIKA - Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika terus menunjukkan komitmen serius dan kepedulian nyata dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua (OAP). Langkah konkret ini dibuktikan melalui kebijakan afirmatif yang mendorong pemanfaatan anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) 2026 untuk membiayai pelatihan kerja berbasis sertifikasi secara gratis bagi tenaga kerja lokal. Langkah strategis tersebut dimatangkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRK Mimika, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan Asosiasi Pencari Kerja Cartenz Mimika (Apelcami) yang berlangsung di Kota Timika, Rabu (6/5/2026).

Pemerintah menyadari bahwa biaya sertifikasi yang mencapai Rp10 juta per orang sering kali menjadi batu sandungan utama bagi pemuda-pemudi asli Papua untuk menembus pasar kerja profesional. Sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam meruntuhkan tembok penghalang tersebut, pemerintah daerah mengambil alih beban pembiayaan agar OAP memiliki daya saing yang setara di dunia industri. Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, menegaskan bahwa keberpihakan anggaran ini merupakan mandat moral untuk memastikan masyarakat lokal mendapatkan manfaat langsung secara maksimal dari alokasi dana Otsus, dengan harapan pemerintah bisa menggratiskan biaya pelatihan hingga 100 persen bagi seluruh peserta OAP.

Kebijakan responsif ini diambil sebagai jawaban cepat pemerintah terhadap ketatnya kualifikasi kompetensi yang diterapkan oleh sejumlah perusahaan besar dan kontraktor di Mimika, termasuk PT Freeport Indonesia. Dengan memfasilitasi pelatihan berbasis sertifikasi secara cuma-cuma, pemerintah berkomitmen menghapus kesenjangan kompetensi yang selama ini membatasi ruang gerak pencari kerja lokal. Intervensi yang dilakukan pemerintah pun tidak berhenti pada aspek pelatihan semata, melainkan berlanjut hingga pengawalan penyerapan tenaga kerja di mana pemerintah daerah secara tegas mendesak pihak kontraktor dan perusahaan swasta untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi muda Mimika agar menjadi tuan di tanahnya sendiri.

Keseriusan pemerintah dalam membangun kualitas SDM Papua yang unggul juga terlihat jelas dari aspek pembenahan tata kelola birokrasi. Guna memastikan program mulia ini berjalan efektif dan efisien, Komisi III DPRK Mimika telah menginstruksikan Disnaker untuk memperkuat koordinasi dan melakukan sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Langkah integrasi data pencari kerja ini dinilai sangat krusial agar program pelatihan dan penempatan kerja yang didanai negara ini berjalan tepat sasaran serta benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan.

Pada akhirnya, pertemuan koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan bulat antara pihak legislatif dan eksekutif bahwa seluruh anggaran pelatihan kerja tahun 2026 akan difokuskan sepenuhnya bagi OAP tanpa adanya pungutan biaya sepeser pun. Melalui komitmen bersama yang kokoh ini, pemerintah daerah akan mengawal ketat implementasi regulasi di lapangan guna memastikan seluruh perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Mimika wajib memprioritaskan tenaga kerja lokal yang telah mengantongi sertifikasi resmi dari program kemitraan pemerintah daerah tersebut.